Bertekad menurunkan angka stunting dibawah 14% di tahun 2024, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara menggelar rapat koordinasi di Aula Setda Trenggalek, Selasa (29/11).
Rapat ini ditujukan untuk memasifkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), sehingga masing-masing bidang dan sekretariat TPPS bisa berjalan maksimal. Dengan begitu dapat menguatkan koordinasi dalam percepatan penurunan angka stunting di semua lini.
Wakil bupati yang didapuk menjadi Ketua TPPS Trenggalek ini menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Salah satu caranya dengan menurunkan angka stunting menjadi 14 % pada tahun 2024.
Tentunya untuk mewujudkan itu perlunya meningkatkan komitmen pemerintah di semua lapisan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Kemudian mendorong perubahan perilaku masyarakat yang baik dan sehat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi serta penguatan pengembangan sistem data, informasi, riset dan inovasi.
Mendukung pengembangan sistem data, informasi riset dan inovasi ini maka perlunya disiapkan penyusunan data stunting yang baik di Trenggalek sehingga penanganan stunting dapat sesuai dan tepat sasaran. "Saya harapkan peran seluruh anggota TPPS dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Trenggalek, ujar Wabup Trenggalek, Selasa (29/11).
Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Trenggalek, dr. Saeroni menambahkan "di Trenggalek sudah dibentuk satgas penurunan angka stunting. Hari ini kita berkondinasi untuk penyusunan pelaporan semester 1 dan semester 2, terkait dengan hasil-hasil yang telah kita laksanakan," tambahnya.
Dijelaskan lanjut oleh mantan Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek itu, "untuk penanganan stunting sendiri ada yang spesifik dan sensitif. Contoh yang spesifik, balita Stunting diberikan makanan tambahan, asi ekslusif, maupun vitamin tambahan. Seperti vitamin tambah darah bagi penderita anemia," paparnya Saeroni, di Aula Setda Trenggalek.
Untuk yang sensitif sendiri seperti penyediaan air bersih, yang mengampu Dinas PUPR. Kemudian jamban keluarga, ini juga dibantu dan yang menangani Dinas PKPLH. Jadi semua dinas berkoordinasi untuk melakukan konvergensi turunkan Stunting.
Harapannya di Trenggalek kasus stunting bisa mengalami penurunan. "Dari survey status gizi di Indonesia, Trenggalek di angka 18,1%. Harapannya bisa diturunkan di angka 14% dibawah target nasional," pungkasnya. (Prokopim Trenggalek)
