Komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk terus berbenah mendapat apresiasi dari Sekeretaris Deputi Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Apresisi tersebut disampaikan saat berkunjung ke Trenggalek, Rabu (14/11/2018).
Sekeretaris Deputi Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB, Didit Nurdiatmoko, melihat langsung pemaparan serta komitmen dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait apa yang tengah dilakukan saat ini. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Bupati beserta jajarannya di Trenggalek cukup baik.
"Kalau melihat tahun yang lalu, boleh dibilang di Trenggalek masih bekerja sendiri-sendiri di masing-masing OPD. Sedangkan sekarang sudah terlihat keterpaduan antar OPD, sehingga kalau kami melihat pada penggunaan dana tampaknya akan lebih efektif dan efisien lagi, inilah yang kita harapkan," terang Didit.
Kedatangan salah satu pejabat dari Kemenpan-RB tersebut adalah dalam rangka melakukan pembinaan terkait SAKIP dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Trenggalek.
Menurut Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, dua hal tersebut sangat penting dalam reformasi birokrasi. "Tentunya Pemerintah Pusat membangun bangsa ini dengan memberikan insentif bagi Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih baik lagi, sedangkan sistem-sistem yang ada memang dirancang untuk kita bisa lebih berintegritas," ungkapnya.
"Ada sistem, jadi bukan individu. Sistem ini meliputi transparansi, pakta integritas tidak bisa berdiri sendiri semuanya, bahkan penggunaan tekhnologi juga diperlukan," imbuh Bupati Emil.
Dicontohkan oleh Emil Dardak, sepertihalnya untuk menghindari pungli, CCTV perlu untuk dipasang. "Ini tentunya bisa untuk menghindari permainan di dalam lingkungan kantor-kantor pelayanan publik," jelasnya.
"Hal-hal inilah yang sudah dibakukan prosesnya oleh Kemenpan-RB dan hari ini beliau akan meninjau langsung dan mudah mudahan salah satu unit kita mendapatkan WBK," lanjut Emil Dardak.
Ditambahkan oleh Sekeretaris Deputi Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB, Didit Nurdiatmoko, bahwa pihaknya sudah mempunyai dua lokus sampel Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dua lokus ini adalah Dinas Dukcapil dan Kecamatan Panggul.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan peninjauan untuk memastikan apakah perbaikan-perbaikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah berdampak pada masyarakat yang dilayani atau tidak.
"Kami ingin memastikan bawasanya perbaikan birokrasi harus berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat," terangnya. (Humas)