Dikabarkan media lokal di Trenggalek, belum menginjakkan kaki di Trenggalek 2 hari paska dilantik menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Dyah Wahyu Ermawati memberikan penjelasan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur yang diberikan tugas tambahan sebagai Pjs. Bupati Trenggalek itu ternyata menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Jatim di Surabaya, Kamis 26 sept 2024. Kehadiran Dyah Wahyu dalam acara ini  sendiri sebagai Pjs. Bupati Trenggalek.

Sedianya Penjabat Sementara Bupati itu berada di Trenggalek untuk melakukan beberapa agenda terjadwal. Diantaranya audiensi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada. Namun karena

ada undangan RUPSLB Bank Jatim dengan agenda perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus itu maka Pjs. Bupati ini merubah agenda kegiatannya.

"Kemarin seharunya saya menjalankan serangkauan kegiatan di Trenggalek. Terjadwal untuk melakukan audiensi dengan kepala-kepala OPD. Namun karena ada undangan RUPSLB Bank Jatim maka mengundur beberapa agenda di Trenggalek untuk kita laksanakan hari ini," jelas Dyah, Jumat (27/9/2024).

Jum'at pagi (27/9/2024) Penjabat Sementara Bupati Trenggalek itu nampak melakukan kegiatan senam pagi dengan pejabat dan staf di lingkup Setda Trenggalek. Kemudian agenda dilanjutkan dengan audiensi dengan Kepala OPD.

Menjadi Pjs. Bupati Trenggalek, Dyah Wahyu Ermawati berkomitmen semaksimal mungkin untuk bisa membantu optimalisasi potensi Kabupaten Trenggalek. Meskipun menjabat kurang lebih 2 bulan saja, dirinya akan brrtekad berupaya maksimal. Untuk itu pihaknya menggelar audiensi dengan Kepala OPD guna menggali potensi yang dimiliki Trenggalek yang bisa disupportnya. (Prokopim TGX)

Sekda Trenggalek, Edy Soepriyanto pastikan stock beras di daerahnha aman hingga akhir Desember 2024. Ini disampaikan Edy saat  meninjau stock beras bersama jajaran.

Pertama yang dikunjungi rombongan sekda ini, Gudang Bulog Karangsoko, Trenggalek. Kemudian Pasar basah dan beberapa distributor sembako di kabupaten dengan keunggulan pariwisatanya itu.

Keberadaan stock beras di Gudang Bulog Karangsoko sendiri saat peninjauan sebanyak 760 ton. Dan angka ini akan segera bertambah, karena dijadwalkan pada 4 Oktober nanti akan ada penambahan 900 ton.

Dipastikan dengan jumlah tersebut keberadaan stock beras Bulog hingga akhir Desember nanti aman. "Alhamdulillah hari ini kita bisa anjangsana ke kantor Bulog. Tujuannya melihat stok pangan pada umumnya," ucap Edy, Kamis (26/9/2024)

Kita ada beberapa agenda, sambung sekda ini menambahkan "yang pertama adalah gerakan pangan murah, yang insyaallah stock aman untuk bulan Agustus   hingga Desember.  Jemudian kesiapan operasi pasar yang nanti juga kita laksanakan insidental sesuai kebutuhan insyaallah stok aman," imbuhnya.

"Kemudian Trend-nya sekarang produksi beras dalam negeri sudah mulai turun. Meskipun secara umum stock kita aman-aman saja, tapi bagaimana kita bisa mengupayakan produk beras dalam negeri bisa maksimal, termasuk di Trenggalek," tandasnya.

Kepala Gudang Bulog Trenggalek, Adi Sumasto Saputro, saat mendampingi Sekda Trenggalek menambahkan, "untuk stock beras Bulog pada hari ini sebesar 760 ton dan pada tanggal 4 ini terjadwal kita mau dapat dari impor sebesar 900 ton," ucapnya.

Dengan jumlah stok ini insyaallah stock beras hingga sampai dengan akhir tahun aman. Sedangkan sementara untuk beras lokal kita ada 120 ton. Jumlah ini kita siapkan untuk nanti ketika ada permintaan dari Pemda, ada kegiatan GPM maupun operasi pasar. Kita siapkan pakai beras yang lokal.

"Untuk sementara ini karena harga gabah itu masih tinggi, jadi sementara ini belum ada yang masuk ke Bulog. Stok ini merupakan syock yang masuk bulan yang lalu," tutup Adi

Kemudian terkait produksi pangan di Kabupaten Trenggalek, mam Nurhadi, Plt. Kepala Dinas dan Pangan Kabupaten Trenggalek, menambahkan untuk pertanian padi di daerahnya telah melampaui target dikarenakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah meningkatkan areal tanam. Diakui olehnya Indonesia saat ini tengah mengalami krisis iklim Gorila sehingga oleh pemerintah diwajibkan untuk meningkatkan areal tanam.

"Jadi dari target yang diberikan 1.668 hektar, kita sudah mencapai 130%. Dari total luasan kita biasanya IP nya cuma 2 kali. Meningkatkan areal tanam ini dengan IP 3 kali," tukas Imam. (Prokopim TGX)

Dipercaya menjadi Penjabat Bupati Trenggalek, menggantikan sementara Mochamad Nur Arifin karena cuti mengikuti Pilkada, Dyah Wahyu Ermawati bertekad mengangkat potensi Trenggalek.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (DPMPTSP Jatim) itu, berjanji akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa membantu daerah yang dipimpinnya. Meskipun dirinya hanya menjabat kurang lebih 2 bulan saja.

Mengawali tugasnya di Trenggalek, Dyah mengikiti kegiatan senam kebugaran di halaman kantor Sekretariat Daerah (Setda) Trenggalek. Penjabat Bupati itu tidak segan dan canggung untuk membaur bersama dengan beberapa pejabat dan staf di lingkup sekretarit dareah Trenggalek.

"Agenda di Trenggalek kita akan melakukan berbagai kegiatan yang mengangkat potensi dan peluang Trenggalek. Kita ingin membuat Trenggalek ini brandingnya lebih bagus sehingga nanti pada saatnya bisa mengundang investor datang ke Trenggalek," ucap Dyah, Jum'at (27/) .

Masih menurut Dyah, "kedua kita akan mengaktifkan para kawula muda dengan berbagai kegiatan positif. Seperti Pameran maupun lomba-lomba tapi mungkin tidak dalam skala besar. Skala dimana bisa dilanjutkan secara sustainable berikutnya.

Trenggalek ini punya banyak potensi. Kita akan mengupas satu persatu. Kira-kira potensi mana yang mungkin bisa saya angkat. Kemudian kita kita adakan semacam promosi, baik itu online maupun offline.

"Saya harapkan seluruh OPD yang memiliki potensi peluang dan tahu potensi Trenggalek agar bisa membantu saya. Sehingga potensi itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dijual," tandasnya. (Prokopim TGX)

Inginkan data Kemiskinan sesuai potret kemiskinan yang ada, Pemkab Trenggalek melalui Dinas Sosial PPPA melakukan sosialisasi Surat Edaran (SE) Bupati tentang tata cara mengisi usulan data serta verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ikut ambil bagian mensosialisasikan surat edaran ini, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara selaku Ketua TKSK Kabupaten Trenggalek berharap ada perbaikan data kemiskinan sesuai harapan masyarakat.

Menurut wakil kepala daerah muda itu pentingnya verifikasi dan validasi data kemiskinan sehingga mendapatkan data kemiskinan yang terupdate, kata Mas Syah. Dengan begitu segala bentuk intervensi pemerintah untuk penanganan kemiskinan dapat sesuai dan tepat sasaran.

Masih menurutnya angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek saat ini masih di angka 10,50%. Dan pihaknya berharap kemiskinan ini bisa terus diturunkan dengan tentunya sinergitas dan upaya bersama, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah.

Plt. Kadinsos PPPA Trenggalek, Christina Ambarwati dalam kegiatan ini menambahkan "sosialisasi hari ini output yang ingin kita capai adalah komitmen pemerintah desa untuk melakukan verifikasi data kemiskinan. Kemudian melakukan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penetapan DTKS," katanya.

Dengan demikian harapannya, beberapa temuan bahwa sasaran bantuan sosial maupun perlindungan jaminan kesehatan yang kelebihan kuota,  tidak sesuai sasaran itu akan sesuai sasaran. Kemudian output berikutnya adalah data desa atau profil DTKS yang terupdate. Data kependudukan yang terupdate, sehingga dengan demikian tidak ada lagi intervensi untuk kemiskinan itu yang tidak sesuai sasaran, jelas Plt. Kadinsos ini.

Senada dengan Wakil Bupati Trenggalek, Camat Munjungan, Yusuf  Widarto menambahkan "ini kesempatan kita untuk ngangsu kaweruh (belajar) bagaimana tata cara mengisi usulan data serta verifikasi dan validasi DTKS sesuai dengan Surat Edaran Bupati Trenggalek," ucap camat muda itu.

Harapan kedepan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan  data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat sesuai realita di masyarakat.

Dengan begitu anggapan masyarakat yang selama ini berkembang kalau tidak saudaranya kade, tidak saudaranya perangkat desa atau BPD itu terbantahkan. "Semoga dengan perbaikan data DTKS nantinya masyarakat yang menerima bantuan itu sesuai dengan realita dilapangan," tegasnya. (Prokopim TGX)