Selasa, 06 September 2016 Wakil Bupati Trenggalek H. Moch. Nur Arifin bersama beberapa Kepala SKPD terkait, Camat dan Kades dampingi tim bencana Balai Besar Wilayah Sungai Brantas untuk melakukan pencatatan kerusakan infrastruktur sungai yang terdampak bencana banjir bandang Kecamatan Kampak dan Munjungan beberapa waktu lalu. Survey dan pencatatan infrastruktur yang rusak akibat banjir ini dimulai dari Dam Semarangan di Desa Bendoagung Kampak, Dam di Bogoran, beberapa titik tembok pengaman tanah yang rusak di sepanjang aliran sungai Tumpak Nongko yang mengalir dari Desa Bangun hingga ke Desa Tawing Kecamatan Munjungan, Dam Katir Desa Bangun, jembatan Parang Desa Bangun dan masih banyak infrastruktur lainnya.

Pada kesempatan tersebut, saat dikonfirmasi H. Moch. Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek menyampaikan bahwa kebetulan hari ini memang saya mengagendakan untuk ke Dam Semarangan di Kampak dan Bogoran. Karena dam yang rusak sehingga air tidak bisa mengaliri sawah. Kebetulan pas mau berangkat ada tamu dari BBWS, beliau sudah dari semalam sebenarnya, ternyata ada saudara saya yang bekerja di sini. Karena beliau mengatakan mau ke Kampak untuk cross ceck dampak kerusakan pasca bencana dan kebetulan saya juga mau kesana dan sekalian ke Munjungan, saya sampaikan ya sudah kita tinjau bareng-barenglah, sehingga kita berangkat sekitar jam sepuluhan dari rumah dinas. Kita sudah melihat beberapa lokasi yang terdampak akan bencana alam kemarin. Harapannya ada percepatan perbaikan kerusakan pasca bencana. Hari ini ada Camat Munjungan, Kades Bendoroto, Kades Bangun dan beberapa yang lainnya. Yang jelas, semuanya yang berhubungan dengan wilayah sungai nantinya akan dilakukan survey.”Ungkapnya

Lebih lanjut, ternyata yang krusial kalau tidak dilihat langsung, orang kalau hanya melihat dari foto akan tidak kelihatan dampaknya. Kalau dari foto contohnya yang kelihatan hanya ujungnya saja, kelihatannya tidak penting. Kalau dilihat langsung memang sudutnya delapan meter, akan tetapi menyambungkan air sampai dengan 120 hektar sawah. Ini kalau tidak di ceck langsung seperti ini kita tidak tahu keadaan aslinya. Saya ucapkan terima kasih kepada BBWS yang sudah bersedia mau melakukan kunjungan ke sini. Munjungan ini sungainya pendek-pendek terus curam, jadi kalau curah hujan tinggi resiko sungai ini geser-geser itu terjadi.”Imbuhnya

Sementara penanganan jangka pendek dulu, pasca bencana, tapi kedepan beliau juga akan menyampaikan kita butuh study kedepan untuk jangka panjang, saya kira bagaimana agar sungai ini bila gerak-gerak bisa diminimalisir", Pungkas Wabup. (Humas)

Pemerintahan daerah di seluruh dunia sedang gencar membahas dua hal, yaitu the New Urban Agenda untuk 20 tahun kedepan yang akan difinalkan di Habitat-3 Conference di Quito, Ecuador pada bulan depan, dan juga the Addis Ababa Action Agenda yang telah disepakati para kepala daerah bersama PBB pada bulan Juli 2015 dalam Financing for Development Conference di Addis Ababa, Ethiopia. United Cities and Local Government (UCLG) sebagai asosiasi pemerintah daerah seluruh dunia, memilih kedua topik diatas dalam kongres ke-6 wilayah Asia Pasifik yang diselenggarakan di kota Gunsan, provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan pada tanggal 5-8 September 2016. Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc, diundang oleh UCLG, berdasarkan pengalamannya sebagai pakar dibidang ekonomi pembangunan, untuk memaparkan konsep pembiayaan pembangunan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan Addis Ababa Action Agenda.

Sesi mengenai Local Finance yang dimoderatori Eva Ringhof dari Cities Development Initiative for Asia (CDIA) yang bermarkas di Asian Development Bank Office Manila, turut menampilkan pembicara dari Asosiasi Pemda Nepal (Association of District Department Committees of Nepal-ADDCN), Asosiasi Pemda India (All India Institute of Local Self Government-AIILSG), dan Sekjen Asosiasi Pemda Bangladesh (Municipal Association of Bangladesh-MAB) yang juga merupakan walikota Kotalipara Pourashava.

Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc memaparkan konsep gotong royong sebagai upaya mendorong industrialisasi yang dirintis dari kelompok ekonomi kecil atau smallholders driven industrialization. Pemerintah daerah memiliki tantangan karena: 1) PPN (pajak pertambahan nilai) maupun PPH (pajak penghasilan) merupakan pajak pusat sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat tidak bisa dihindari; 2) kedekatan kepala daerah dengan konstituen akar rumput membuat tekanan untuk mengalokasikan pembiayaan ke pembangunan yang bersifat populis dan belum tentu high impact menjadi jauh lebih tinggi; 3) pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah masih terbatas opsinya. Konsep moving the gear yang diusulkan Emil Dardak menjadi salah satu poin luar biasa (excellent point) yang disampaikan Eva Ringhof di sesi pleno, dimana ekonomi diibaratkan gear mesin yang saling menggerakkan satu sama lain, sehingga dalam kondisi fiskal yang ketat diperlukan prioritas kepada high impact spending dan disinergikan dengan peran sektor swasta dalam merespon pembelanjaan pemerintah dengan investasi sehingga terwujud pembangunan yang inklusif.

Usulan Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc lainnya juga senada dengan pembicara lain, yaitu pentingnya didorong proyek pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dimana kepastian dana transfer dari pusat untuk proyek yang berskala besar dan signifikan dapat diketahui dalam tahap perencanaan. Selama ini DAK tahunan tidak bisa dipastikan, sedangkan alokasi APBN untuk proyek-proyek pembangunan utama di daerah banyak yang terpotong karena penghematan. Pemerintah harus fokus pada enabler investment yang akan menjadi pendongkrak investasi dunia usaha, namun mengingat kebutuhan mendorong industrialisasi, maka konsep industrialisasi akar rumput didorong dengan mencari keseimbangan dan sinergi antara private sector expertise dengan gotong royong ekonomi di tingkat akar rumput. Sebagai wakil ketua umum APKASI yang salah satu mandatnya adalah mengkoordinasi kerjasama internasional, Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc Bupati Trenggalek juga dinominasikan untuk menduduki kursi Executive Bureau mewakili wilayah Asia Tenggara di UCLG Asia Pacific.

Bencana alam di Trenggalek beberapa waktu lalu, tinggal menyisakan kerusakan. Salah satunya SDN 1 Bendoroto Munjungan yang luluh lantah hanyut diterjang derasnya banjir bandang di Kecamatan Munjungan beberapa waktu yang lalu. SDN ini terimbas banjir bandang sebanyak dua kali. Yang pertama pada bulan Juli 2016 lalu, baniir bandang menyapu empat lokal ruang kelas. Bangunan kelas beserta isinya, termasuk seperangkat alat gamelan hanyut diterjang ganasnya air. Belum selesai recovery dari bencana ini, bulan Agustus banjir bandang kembali meluluh lantahkan bangunan sekolah ini, hanyut terbawa arus. Banjir hanya menyisakan satu lokal ruang kelas yang rusak berat. Untungnya banjir bandang ini terjadi siang hari ketika anak anak sudah pulang sekolah sehingga tidak ada korban jiwa. Meskipun telah hanyut proses belajar mengajar haruslah tetap berjalan. Pasalnya untuk masa depan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan tidak bisa berhenti begitu saja. Untuk sementara Pemerintah bersama semua kalangan termasuk desa dan masyarakat membangunkan sekolah darurat untuk anak anak ini.

Rencananya dalam waktu dekat sekolah relokasi permanent juga akan di bangun. Opsi-opsi lokasi relokasi tengah dipersiapkan oleh desa bersama masyarakat. Selasa 06 September 2016 kemarin Wakil Bupati Trenggalek H. Moch. Nur Arifin bersama beberapa Kepala SKPD dan didampingi Kepala Desa dan Camat tinjau salah satu opsi lokasi relokasi sekolah tersebut.

Pada kesempatan ini, saat dikonfirmasi saat meninjau lokasi H. Moch. Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek menyampaikan bahwa jadi relokasi sekolah SDN 1 Bendoroto, pada perinsipnya pihak desa maupun kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat melalui komite dan orang tua wali murid telah menyiapkan beberapa opsi. Hari ini saya meninjau salah satu opsi relokasi tersebut. Belum pasti akan ada di sini, pasalnya kita nanti ada prasyarat yang harus dipenuhi, seperti halnya luas tanah yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah, lalu dibangunnya dari Kementrian Pendidikan atau Pemerintah Provinsi. Dari mana, dari mana dan juga seperti apa yang penting sekarang suara wali murid dan suara warga sekitar, kalau SD yang banyak itu tidak jauh dari tempat tinggal, supaya tidak jauh-jauh mengantar anaknya.”Ungkapnya

Lebih lanjut, penentuan lokasi juga harus ditentukan kriteria itu. Kalau ada sekolah lagi namun malah terpelosok meskipun lahannya cukup besar, anak-anak ogah-ogahan bersekolah. Sudah SD aja ada yang putus sekolah itu kan suatu yang tidak baik bila alasannya jarak kesekolah yang jauh. Kita memang harus bijak, namun untuk mengatakan ini sudah pasti lokasi relokasi saya tidak berani mengatakan seperti itu. Tetapi kalau ini merupakan salah satu opsi, saya katakan iya, dan saat ini kita meninjau.”Pungkasnya Wabup. (Humas)

Sampah merupakan permasalahan yang komplek yang terjadi di setiap lingkungan manusia. Bila tidak dikelola dengan baik sampah ini bisa mengancam kenyamanan, keindahan maupun kesehatan lingkungan masyarakat. Apalagi saat ini banyak sekali jenis sampah yang tidak mudah terurai yang kedepanya bisa mengancam keberadaan lingkungan hidup yang aman, nyaman dan sehat. Tak ingin dirumitkan dengan masalah, persampahan DPRD Kabupaten Trenggalek menginisiasi lahirnya Perda tentang persampahan. Sebenarnya perda tentang sampah ini sudah ada sebelumnya, namun perda yang lama lebih mengatur mengenai retribusi sampah. Sedangkan perda yang diinisiasi DPRD Kabupaten Trenggalek ini lebih mengenai pengelolaan sampah, peran serta masyarakat dan pelimpahan kewenaangan pengelolaan ini kepada struktur pemerintahan terkecil. Senin, 05 Semtember 2016 Rencana penyusunan perda ini telah dinotakan dan dilakukan pembahasan dalam sidang paripurna yang dilakukan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui H. Moch. Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek, sangat mengapresiasi niatan DPRD untuk melibatkan struktur pemerintahan terkecil dan peran serta masyarakat terkait dengan pengelolaan persampahan itu.

Saat dikonfirmasi H. Moch. Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek itu menyampaikan kalau perda yang lama tentang persampahan spesifik ngomong tentang retribusi, kalau perda tentang persampahan inisiatif DPRD ini kita lebih ngomong terkait pertisipasi masyarakatnya dan mengenai kelembagaan di masyarakat, khususnya melimpahkan kewenangan ini kepada struktur terkecil dalam hal ini desa", ungkapnya.

Jadi disitu juga disampaikan bahwa, desa bisa memberikan ijin kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah kedepannya. Dan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah, nanti bisa mengajukan melalui SKPD terkait mengenai pengajuan mana-mana yang bisa dilayani. Nanti akan ada tim survey yang akan mensurvey apakah berhak mendapatkan pelayanan dari segi jarak dan lain-lain, bila disetujui kita juga akan memberikan pelayanan. Sedangkan untuk retribusinya, dalam salah satu masukan kami juga meminta DPRD untuk menjelaskan terkait pointer retribusinya. Sehingga setelah Perda ini disahkan perda yang lalu tidak lagi bisa digunakan. Artinya kami juga meminta kepada DPRD untuk memasukkan retribusi tersebut dalam perda yang tengah disusun ini", pungkasnya. (Humas)