Banyaknya penindakan tindak pidana korupsi, tidak membuat kasus korupsi di Negeri ini menurun. Operasi tangkap tangan yang sering dilakukan KPK ternyata tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, faktanya masih banyak kejadian sama kembali terulang di hari-hari berikutnya. Sanksi keras tidak menjadikan efek jera.

Hal ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya melakukan penindakan saja sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di negeri ini. Upaya-upaya pencegahan pun juga mulai dilakukan untuk menekan semaksimal mungkin upaya korupsi hingga benar-benar korupsi bisa dihilangkan di Negeri ini. nihil.

KPK mulai membentuk generasi-generasi integritas di berbagai pelosok negeri, yang difungsikan sebagai pioner di daerah untuk ikut meminimalisir korupsi di daerah. Kepala Daerah, Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif diajak membangun generasi integritas bebas korupsi di daerahnya.

Di Trenggalek, untuk membangun generasi integritas ini KPK kembali mengadakan kegiatan workshop lanjutan, Selasa (5/9/2017). Pada Bulan Maret 2017 yang lalu KPK juga pernah mengadakan kegiatan serupa di Trenggalek.

Kali ini KPK mengambil tema "Workshop penyusunan panduan pembangunan budaya integritas". Maksud integritas disini menjadi sebuah budaya yang berkembang hingga lahirlah sebuah peraruran daerah mengenai hal ini.

Pasangan Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, dan Wakilnya H. Moch. Nur Arifin kembali ikut menjadi peserta dari Workshop ini, bersama Forkopimda, unsur Pimpinan DPRD dan beberapa anggota DPRD maupun beberapa kepala OPD yang ada di lingkup Pemkab Trenggalek. (Humas)

Senin (4/9) bersama wakilnya H. Moch. Nur Arifin, Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Seluruh OPD, Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak mendengarkan beberapa pandangan umum fraksi mengenai Ranperda PAPBD yang diajukan sebelumnya. Menanggapi beberapa catatan Fraksi-fraksi DPRD mengenai Ranperda PAPBD, Emil Dardak menegaskan ada alasan-alasan fundamental yang mendasari diadakannya PAPBD.

Perubahan APBD bukannya karena perkembangan realisiasi kegiatan yang mengalami keterlambatan sehingga dilakukan PAPBD untuk menyelamatkan kegiatan tersebut, melainkan alasan fundamental tersebut.

Dikonfirmasi usai Sidang Paripuna Bupati Trenggalek ini menyatakan "nantikan ada waktunya kami menyampaikan tanggapan atas masukan-masukan dari beberapa fraksi tadi. Akan tetapi secara keseluruhan kami melihat bahwa program-program yang kami jalankan sebenarnya telah mendapatkan dukungan, tentunya ada beberapa hal yang patut disempurnakan dalam penyusunan APBD tersebut perlunya kami jadikan catatan yang serius," ungkap Emil.

Ditambahkan olehnya, "konsen yang paling besar diantaranya mengenai apakah ada ruang waktu untuk bisa menyelesaikan pembangunan yang ada disisa waktu yang semakin mepet ini. Memang ada tadi ketika ditinjau ada ketentuan yang mengharuskan tiga puluhan paket yang harus dilelang ulang. Setelah dilakukan estimasi pelaksanaannya, waktunya memungkinkan dan semua dokumen penawarannya sudah masuk," imbuhnya.

"Perbandingan beban belanja tahun ini dengan tahun yang lalu kisarannya sama sekitar 30% pada belanja langsung. Kita ingin ini diakselerasi dan seharusnya bisa lebih baik dari tahun lalu, ini juga menjadi PR kami."

"Yang juga menjadi catatan penting kami ada 7 jembatan yang kesemuanya jembatan jembatan kecil-kecil, yang sekarang ini sedang dievaluasi penawarannya dan bisa langsung segera dilaksanakan."

Dijelaskan Emil, "perubahan APBD ini bukan karena perkembangan realisasi, ini kayaknya terlambat sehingga harus kita rubah di PAPBD, nggak seperti itu. Perubahan APBD itu karena memang secara fundamental memang sebaiknya tidak dilaksanakan. Sebagai contoh kita ada program incenerator yang setelah kita kaji secara seksama kebijakan pengadaan incenerator ini perlu untuk kita kaji ulang. Manfaat penghematan kepada rumah sakit ketimbang aspek lingkungan hidup ini seperti apa, terus ada pengadaan tanah untuk JLS yang berubah karena ada kebijakan dari pemerintah pusat. Hal-hal yang fundamental inilah yang mendasari bukannya karena terlambat baru akan kita rubah melalui PAPBD," jelasnya.

Ditegaskan olehnya, "alasan utama yang paling penting adalah adanya perubahan pendapatan dari dana perimbangan serta ada beberapa pos belanja yang harus dianggarkan sepertihalnya dana pilkades maupun beberapa kegiatan yang esensialnya atau munculnya disaat anggaran di tahun ini sudah berjalan," tandas doktor termuda se Asia Pasific ini. (Humas)

Senin (4/9) DPRD menyutujui dan mengesahkan lahirnya Peraturan Daerah mengenai Bahaya Narkoba serta Perda tentang penyakit menular. Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, sangat mengapresiasi lahirnya dua Perda inisiatif DPRD tersebut.

Disampaikan oleh Emil Dardak, "ini peraturan daerah yang sangat bagus sekali, satu tentang narkoba, sedangkan yang kedua tentang penyakit menular," ungkapnya.

Ditambahkan Waketum APKASI ini, "sekarang ini menurut Menteri Kesehatan penanganan penyakit menular sangat penting. Penyakit menular ini juga masih menjadi konsen kita, seperti halnya dengan DBD jangan sampai cepat menyebar, sedangkan standartnya seperti apa," imbuhnya.

"Saat ini memang ada peraturan yang mengatur untuk menetapkan KLB (keadaan luar biasa) itu seperti apa, persyaratan suatu daerah untuk difogging itu seperti apa terus hal-hal penting lainnya seperti apa."

"Sebenarnya fogging itu merupakan upaya terakhir yang harus dipilih untuk penanganan DBD atau Malaria." Hal ini juga dibenarkan oleh Wabup Arifin, "yang paling utama itu adalah upaya 3M (membunuh jentik nyamuk, menguras bak mandi dan menimbun barang-barang yang bisa menampung air) daripada pengasapan," imbuh Wabup Arifin.

Dijelakan eleh Emil Dardak "untuk penyakit menular ini memang butuh atensi yang khusus, karena bila mewabah itu bisa menjadi epidermi yang sulit ditangani," tandasnya.

Sedangkan mengenai perda tentang narkoba, Bupati Emil menganggap peraturan ini tidak perlu kita pungkiri pentingnya, apalagi Pak Presiden menyatakan negara kita bahaya berat narkoba. (Humas)

Setelah menyampaikan nota penjelasan Ranperda PAPBD dalam sidang paripurna sebelumnya, Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, dan Wakil Bupati Trenggalek H. Moch. Nur Arifin Senin (4/8) giliran mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD tentang Ranperda yang diajukan.

Beberapa fraksi DPRD berikan catatan terhadap Nota Penjelasan yang diajukan oleh Bupati, baik mengenai kebijakan pemerintah, pendapatan maupun dengan pencapaian target maupun realisasi anggaran dari APBD yang tengah berjalan.

Beberapa catatan Fraksi ini meliputi masih minimnya penyerapan APBD padahal sudah memasuki bulan September. Beberapa fraksi juga melihat masih lemahnya perencanaan sehingga banyak pekerjaan fisik mengalami keterlambatan. Diharapkan keterlambatan ini tidak terjadi pada realisasi APBD di tahun-tahun berikutnya.

Catatan lainnya, Fraksi PDIP mengapresiasi peningkatkan PAD sebesar 6% di tahun anggaran 2017 ini. Meskipun terdapat peningkatan PAD lebih dari 6%, namun sayangnya peningkatan ini tidak didapat dari pajak maupun retribusi daerah. Padahal potensi peningkatan PAD dari sektor ini madih cukup besar dan masih bisa figali lebih dalam.

Sedangkan Fraksi PKB dalam pandangan umumnga mengapresiasi penerapan berbasis kinerja oleh Pemerintah Daerah dan upaya cepat tanggap atas penanggulangan bencana yang dilakukan Pemkab atas beberapa bencana yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu.

Menanggapi catatan-catatan atau pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda PAPBD yang diajukan, Bupati Trenggalek Dr. Emil Dardak mengapresiasi positif pandangan umum beberapa fraksi tersebut. Bupati menganggap DPRD memiliki semangat pandangan yang sama dengan Pemerintah untuk kemajuan Kabupaten Trenggalek.

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selanjutnya Bupati akan memberikan jawabannya pada sidang paripurna berikutnya. (Humas)