Jum'at 09 September 2016 Wakil Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin meresmikan dimulainya jaringan listrik di Dusun Buluroto Desa Ngadimulyo Kampak. Usai meresmikan jaringan listrik ini Wakil Bupati tersebut mendapati keluhan masyarakat mengenai jalan yang rusak parah dan beberapa jembatan yang terbuat dari kayu rusak berat, dan meminta untuk diperhatikan. Memang kondisi riil dilapangan jalan menuju Dusun Buluroto ini sudah rusak parah. Banyak terdapat lubang di jalan. Bahkan aspal jalan banyak yang terkelupas, padahal jalan menuju dusun ini banyak tanjakan dan turunan curam. Selain itu, beberapa jembatan yang ada terbuat dari kayu, kayunya sudah mulai keropos. Warga Buluroto mengeluhkan keadaan ini dan meminta kepada Wakil bupati untuk memperhatikan nasib mereka.

Mendapati pertanyaan tersebut dan sempat melihat dan merasakan sendiri kondisi jalan, Wakil Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin segera berkoordinasi dengan camat setempat, mengenai status jalan dan apakah sudah masuk kedalam daftar prioritas kecamatan dalam musrenbang. Setelah mendapatkan jawaban informasi dari camat, Wakil Bupati Trenggalek segera menjawab pertanyaan mayarakat tersebut. Bawasannya perbaikan jalan menuju Buluroto ini merupakan prioritas ketiga pembangunan di Kecamatan Kampak dalam Musrenbang penyusunan APBD tahun 2017. Mendapatkan jawaban dari Wakil Bupati tersebut warga Buluroto puas dan bisa bernafas lega. Mereka hanya bisa berharap perbaikan jalan maupun jembatan ini bisa terlaksana dengan segera dan masyarakat bisa segera menikmatinya.

Sedangkan Wakil Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin saat dikonfirmasi menyampaikan "ya memang saya juga merasakan agak ngeri juga tadi, jalannya seperti ini, jembatannya masih ada yang terbuat dari kayu. Alhamdulillah saya langsung bisa ceck, saya langsung tanya ke pak camat ini apakah jalan poros ataukah jalan desa. Jawabannya kalau mau ditembuskan memang bisa tembus Karangrejo. Camat Kampak melaporkan bawasanya mengenai perbaikan jalan tersebut sudah diusulkan dalam musrenbang untuk anggaran tahun 2017, perbaikan ini masuk kedalam prioritas ketiga kecamatan dan dianggarkan sekitar kurang lebih Rp 5 miliar".

Lebih lanjut, Cuma saya tadi mengatakan bahwa kebijakan umum anggaran kita, kita memaksimalkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2018. Sedangkan untuk anggaran di tahun 2017 nanti lebih banyak tentang pemberdayaan. Kami akan mengawal usulan itu paling tidak sekitar di tahun 2018 nanti sudah bisa masuk terakomodir. Dengan catatan semoga perekonomian segera baik, sehingga dana bagi hasil dari pusat jumlahnya bisa cukup banyak dan bisa kita alokasikan untuk pembangunan lebih prima lagi", pungkasnya. (Humas)

Bencana alam yang melanda Kabupaten Trenggalek beberapa waktu lalu tinggal menyisakan kepedihan yang mendalam. Beberapa infrastruktur dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Beberapa kerusakan itu diantaranya hanyutnya seluruh bangunan SDN I Bendoroto Munjungan, beberapa infrastruktur sungai rusak seperti Dam Semarangan di Desa Bendoagung Kampak, Dam di Bogoran, beberapa titik tembok pengaman tanah yang rusak di sepanjang aliran sungai Tumpak Nongko yang mengalir dari Desa Bangun hingga ke Desa Tawing Kecamatan Munjungan, Dam Katir Desa Bangun, jembatan Parang Desa Bangun dan masih banyak infrastruktur lainnya.

Untuk mengetahui secara langsung dampak bencana alam tersebut kemarin Selasa, 06 September 2016 tim bencana Balai Besar Wilayah Sungai melakukan survey dan pencatatan dilapangan secara langsung. Pencatatan ini dilakukan tidak hanya sehari saja oleh tim bencana BBWS ini, melainkan beberapa waktu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Rencananya, setelah melakukan pencatatan-pencatatan, rencananya tim akan melakukan koordinasi dengan dinas maupun instansi terkait untuk saling berkoordinasi membagi tugas dan kewenangan dilapangan sesuai tugas dan tupoksinya. Apa yang dikerjakan Pemkab. Trenggalek, Provinsi Jatim maupun Pusat.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Eka Purnomo yang selaku koordinator tim dari Balai ini menyampaikan jadi begini dari BBWS, sesuai dengan kewenangannya kami, kami akan juga akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Mana yang dikerjakan dinas, mana yang dikerjakan BBWS. Kalau BBWS ini kan terkait dengan pusat atau kementrian, sesuai dengan kewenangan nanti kita bisa menjalani tupoksi masing-masing, mungkin seperti tupoksi Kabupaten, maupun Provinsi. Saat ini kita sedang cross ceck dampak pasca bencana", ungkap Eka Purnomo bagian kebencanaan BBWS Brantas. (Humas)

Pemenuhan kebutuhan akan listrik kepada masyarakat memang suatu permasalahan yang harus segera tertangani dengan baik. Pasalnya kebutuhan akan listrik ini sudah menjadi kebutuhan hak asasi untuk manusia. Dikarenakan segala aktifitas masyarakat di era globalisasi di abad ke 21 ini tidak bisa lepas akan listrik. Namun mahalnya investasi yang dikeluarkan dengan kemampuan anggaran yang ada membuat pemenuhan kebutuhan akan listrik ini tidak bisa merata ataupun ada yang tertunda. Seperti halnya yang terjadi pada Dusun Buluroto Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak yang sempat terisolir akan keberadaan listrik PLN. Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat harus menyambungkan kabel hingga lebih dari lima kilo meter untuk bisa mendapatkan penerangan listrik. Kabel kabel menggantung liar dan bisa membahayakan masyarakat sewaktu-waktu.

Mulai Jum'at siang 09 September 2016, 283 KK di Dusun Buluroto tidak lagi mengeluhkan akan ketersediaan listrik ini. Pasalnya PLN menginvestasikan dana lebih dari Rp 3 miliar untuk bisa membangun jaringan listrik sampai ke Buluroto. Keberadaan listrik sampai ke Dusunnya tersebut disambut gembira oleh masyarakat. Jum'at itu Wakil Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin meresmikan jaringan listrik masuk ke Buluroto tersebut. Saat meresmikan Wakil Bupati Trenggalek didampingi oleh Manager PLN Area Ponorogo Abdullah serta beberapa pejabat PLN di Trenggalek dan pejabat di lingkup Pemkab Trenggalek, Kecamatan dan Desa Ngadimulyo.

Pada kesempatan tersebut, saat dikonfirmasi H. Mochamad Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek menyampaikan "saya berterima kasih kepada PLN, karena urusan kelistrikan ini urusan PLN. Pemerintah ini hanya membantu memastikan bak-hak warga itu bisa terpenuhi semaksimal mungkin, sampai sebaik-baiknya. Karena bagi saya dan Pak Emil, urusan kelistrikan, air dan segala macam itu sebenarnya adalah hak setiap masyarakat", ungkapnya.

Selain itu, memang masih banyak yang kurang, namun dengan adanya listrik ini saya bersyukur sekali dan masyarakat pro aktif dalam terwujudnya listrik masuk ke Bendoroto ini. Saya juga angkat topi kepada Perhutani yang mau mengikhlaskan beberapa pohon pinusnya untuk dilalui tiang-tiang pancang kita untuk listrik bisa masuk dengan baik. Dan mungkin kalau ada yang bilang, pemrintah ini sok-sokan listrik masuk, padahal masyarakat juga masih disuruh bayar. Sekarang kita hitung, pemakai 283 KK sedangkan biaya pemasangan sekitar Rp 1,2 juta. Kalau itu saya kalkulasi mungkin jumlahnya sekitar Rp 300 an juta. Padahal, ketika saya tanya ke PLN investasi listrik untuk bisa masuk ke Buluroto ini kurang lebih sekitar Rp. 3 miliar. Nilainya tidak sebanding, sehingga jangan hanya dilihat besaran kewajiban yang harus dibayar individu saja, melainkan lihatlah investasinya sebagai bentuk pengabdian BUMN kepada masyarakat. Semoga semua pihak bisa menerima dan mari kita apresiasi kerja PLN ini, tinggal kedepan koordinasi kita dengan PLN kita tingkatkan untuk lebih baik lagi, untuk maksimalkan layanan di Buluroto ataupun di daerah lainnya", pungkasnya. (Humas)

Menjamurnya pasar modern berjejaring di Kabupaten Trenggalek membuat pemangku kebijakan bersama DPRD menyiapkan regulasi peraturan baru untuk mengatur permasalahan ini. Pasalnya pasar modern ini hampir berdiri di 14 kecamatan yang ada di Trenggalek. Sehingga untuk tetap melestarikan pasar tradisional dan membatasi ancaman menjamurnya pasar modern ini pemerintah dan legislatif membuat regulasi peraturan yang baru. Peraturan yang akan dibuat ini bukan berarti tidak memperbolehkan adanya pasar modern, melainkan melakukan pembatasan untuk keberadaan pasar tersebut. Selain itu, Pemerintah juga mendorong koperasi menjadi salah satu pemilik pasar modern, yang bisa mensejahterakan anggotanya. Koperasi tidak hanya melakukan usaha simpan pinjam saja, melainkan sudah harus terjun pada bisnis riil seperti ritel. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo.

Dengan begitu pasar modern ini bisa bermanfaat bagi banyak masyarakat yang menjadi anggota koperasi, tidak seperti ritel berjejaring yang kepemilikannya perorangan. Regulasi peraturan tentang pasar modern ini masih dalam tahap pembahasan bersama dengan DPRD untuk bisa disahkan menjadi peraturan daerah.

Pada kesempatan ini, saat dikonfirmasi mengenai perda ini apakah akan berlaku kepada beberapa pasar modern yang telah berdiri Wakil Bupati Trenggalek H. Moch. Nur Arifin menyampaikan dalam jawaban kami begini undang-undang itu tidak bisa berlaku surut, artinya tidak bisa berlaku ke belakang. Kemudian kedepan selama Perda ini belum ditetapkan kita akan melakukan moratorium perijinan. Jadi kita pastikan selama masa perda ini, sampai belum ditetapkan kami tidak ingin berpolemik, sehingga kami akan melakukan moratorium perijinan pasar modern tersebut.” Pungkasnya. (Humas)