Menerima dan menganggapi aksi unjuk rasa para pedagang pasar di seluruh Kabupaten Trenggalek dengan cara humanis, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara mengatakan ini bentuk ceck and balancing.

Kurang lebih sebanyak 300 pedagang pasa di seluruh Kabupaten Trenggalek melakukan aksi unjuk rasa di Pendopo Manggala Praja Nugraha  Trenggalek, Senin (6/5/2024). Mereka menyampaikan rasa keberatannya atas kenaikan retribusi pasar yang hampir menyentuh angka 400% sesuai Perda no. 5 tahun 2024.

Menurut pedagang angka ini cukup memberatkan bagi mereka. Pedagang menuntut kenaikan tarif retribusi ini diturunkan dengan kenaikan tarif retribusi yang ditolerir sebesar 30%.

Mengajak pengunjuk rasa tidak berpanas panasan dan masuk ke Pendopo Manggala Praja Nugraha. Mas Syah menjelaskan kenaikan retribusi ini tidak berlaku ke seluruh pedagang melainkan hanya berlaku kepada pedagang Kios saja. Untuk Los dan pelataran masih sama. Cuma yang membedakan bila biasanya ditarik karcis tiap hari Rp. 300/ hari/ meter persegi, kini ditarik bulanan atau 3 bulan sehingga kelihatannya banyak.

Sedangkan kenaikan lebih tarif Kios yang sebelumnya Rp. 100/ hari/ meter persegi  disesuaikan menjadi sekitar Rp. 350/ hari/ meter persegi sehingga kelihatan besar capai 400%. Dan tarif Rp. 100 itu sudah berlaku 12 tahun, belum dirubah sama sekali.

Menanggapi tuntutan pedagang, Mas Syah menyatakan, "masukan ini akan kami perhatikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Masalah mendasar perda ini, terakhir perda tahun 2023. Usianya sudah 12 tahun, semenjak itu belum pernah ada perubahan retribusi, padahal inflasi sudah sangat luar biasa," katanya.

Kita berterima kasih untuk antusiasme pada siang hari ini, karena ini menjadi salah satu evaluasi kita mengambil kebijakan kedepan. Seperti yang sama sama kita tahu tidak ada tindakan yang merugikan semua pihak. "Jadi kita akan berupaya untuk mencari solusi yang terbaik untuk pedagang-pedagang yang ada di pasar Kabupaten Trenggalek," imbuh Mas Syah.

Menurut Wabup Syah yang mendasari kenaikan retribusi pasar ini adalah Perda no 5 tahun 2023. Ada Perda sebelum Perda ini disahkan, Perda terakhir yang menjadi acuan perda no. 5 tahun 2005 dan Perda tahun 2012 atau sekitar 12 tahun kita menggunakan Perda yang lama. Ketika ada penyesuaian tarif sehingga sedikit ada gejolak.

"Bisa saja menurut mantan aktivis kepemudaan itu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang begitu maksimal sehingga menjadikan sedikit gejolak. "Ini menjadi masukkan bagi kita dan akan kita tampun. Sesuai tuntutan pedagang pasar akan kita sesuaikan lagi. Kalau perlu akan kita evaluasi dan lebih kita sosialisasikan lagi," tegasnya.

Saniran, Kepala Dinas Komindag Trenggalek, menambahkan "pasar itu ada 3 obyek (pelataran, los dan kios). Pada Perda lama Los itu tidak sama, rata-rata Rp. 300 an rupiah/ meter persegi/ hari. Kios itu rata rata di Perda lama masih Rp. 100 rupiah/ meter perseru/ hari. Atas dasar itu di PP 35 pasal 33, dalam penyusuan tarif harus mengacu perinsip salah satunya azas keadilan. Makanya kalau tadi disebut Los itu sudah Rp. 300 rupiah/ meter persegi/ hari sedangkan kios Rp. 100/ meter persegi maka di Perda baru ini untuk kios ini dinaikkan sedikit diatas Los. Sehingga ada yang diatas Rp. 350," ucapnya.

Pergeseran angka dari Rp. 100 menjadi Rp. 350 inilah yang menjadikan kelihatan 300 atau 400%. Pada dasarnya kalau ditinjau dari itu, sebetulnya pemanfaat kios dari dulu lebih rendah daripada Los. Rp. 300 banding Rp. 100. Cuma bedanya, kalau dulu Los itu narik nya pakai karcis setiap hari sehingga tidak terasa, nanti ditarik setiap sebulan dengan perhitungan 1 tahun.

Sementara yang Kios, sejak dulu sudah perhitungan satu tahun, ditarik tiga bulan atau 30 hari. Sehingga setornya memang kelihatan agak tinggi. Misalnya Rp. 50 ribu/ bulan sedangkan Los Rp. 300 per hari, karena inilah mungkin kelihatannya besar.

Penarikan retribusi ini menurut Saniran disesuaikan dengan pedagang, "kalau pedagang pasaran dikalikan pasaran artinya tidak setiap hari, sedangkan yang dagangnya setiap hari maka pengaliannya setiap hari," jelasnya.  (Prokopim Trenggalek)

Kamis (2/5/2024) Kabupaten Trenggalek kembali raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2023. Predikat ini disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi kepada Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara dan Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam di ruang Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur, Kamis (2/5/2024).

Menerima predikat ini, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara menyampaikan rasa syukurnya atas predikat WTP yang kedelapan kalinya secara berturut-turut tersebut. "Terima kasih dan bersyukur kita berhasil mendapatkan WTP yang ke-8 kalinya secara berturut-turut," kata Mas Syah.

Semoga, sambung wakil kepala daerah muda itu atas penyerahan serentak LHP atas LKPD tahun 2023 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur "kedepan tata kelola keuangan kita semakin baik, transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Kemudian Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, yang ikut menerima LHP LKPD ini menambahkan, "alhamdulillah apresiasi sekali untuk yang ke-8 kalinya secara berturut turut Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Penerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2023," ucapnya.

Harapan kami, sambung Samsul "kedepan tentu stabilitas, transparansi dalam penyusunan APBD sekaligus pelaksanaannya. Kemudian juga kami berharap, saudara bupati bisa memacu kinerja OPD-OPD, sehingga WTP ny bisa terus tercapai untuk Kabupaten Trenggalek di tahun yang akan datang," imbuhnya.

Anik Suwarni, Plt. Inspektur Kabupaten Trenggalek menambahkan, "upaya yang dilakukan adalah melaksanakan pengelolaan keuangan yang semakin baik. Semakin sesuai dengan tata kelola yang benar. Kemudian menyiapkan segala sesuatunya mulai dari administrasi, perencanaan dan pelaksanaan sampai pada pelaporan," ujarnya.

Sehingga sebelum BPK hadirpun, imbuh  Anik "data-data sudah dipersiapkan sehingga semua sudah sesuai progres before dan after. Dengan begitu semakin kesini kita bisa melakukan kegiatan yang dilaksanakan dan dapat melaporkan sesuai dengan pelaksanaan dan tepat waktu, " lanjutnya.

Kemudian kualitas juga semakin diutamakan. Lebih-lebih saat ini semua program harus berdampak. Semua sesui dengan pakem dari RPJMD, kemudian RKPD dan kemudian sampai kepada seluruh kegiatan harus tevak lurus pada RPJMD.

Sehingga yang ditayangkan, data-data yang disajikan kepada BPK tidak menjadi sesuatu yang membingungkan. Kita ada suatu proses yang mensupport dan semakin mudah untuk mentelesaikannya. "Jika ada temuan, kita bisa langsung selesaikan dengan berproges untuk diselesaikan. Sehingga dari tahun ke tahun ada progres menyelesaikan," tutup perempuan yang menjabat Asisten Administrasi Umum Sekda Trenggalek itu. (Prokopim Trenggalek)

Hadir dalam pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Trenggalek yang baru, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara berharap kolaborasi yang baik dengan pemerintah sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan di Bumi Menak Sopal.

"Selamat kepada seluruh pengurus IDI yang baru dilantik," kata Mas Syah Muhammada Natanegara, di Hall Prigi, Hotel Jaas Permai, Jum'at (3/5/2024).

Kami banyak berharap, sambungnya menambahkan, "kepada pengurus IDI yang baru dilantik bisa berkerja lebih baik lagi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek," imbuh mantan aktivis kepemudaan itu.

Berkah keahlian yang tidak dimiliki semua orang, maka dari itu kami harapkan bisa berkolaborasi dengan baik. Profesi dokter merupakan profesi yang bisa bekerja nyata melayani masyarakat.

Besar tentunya harapan kami bisa berkolaborasi dengan pemerintah dengan baik. Karena bilamana organisasi profesinya berjalan dengan baik, maka tentunya pelayanan kesehatannya akan berjalan baik pula. "Kami berharap juga inovasi inovasi baru sehingga wajah pelayanan kesehatan di Kabupaten Trenggalek semakin baik," lanjutnya.

Kolaborasi dengan organisasi lain, juga diharapkan. Karena kesehatan menjadi salah satu wajah sekaligus salah satu parameter  pemerintah itu baik atau tidak. "Bila pelayanan kesehatan itu berjalan dengan maka pemerintah itu berjalan dengan baik. Maka dari itu saya berharap pengabdian yang baik sehingga pelayanan masyarakat itu berjalan dengan maksimal," tandasnya. (Prokopim Trenggalek)

Sebagai mitra pemerintah tentunya TP PKK Kabupaten Trenggalek memiliki peran penting  dalam mengawal visi misi yang diusung daerahnya. Salah satunya di sektor pendidikan. Transformasi pendidikan di Bumi Menak Sopal sendiri tidak lepas dari peran Novita Hardini, SE., ME., Ketua Tim Penggerak PKK.

Melalui kerja kerasnya, PPK Trenggalek mampu mendorong transisi PAUD ke SD itu bisa menyenangkan. Belum lagi perannya dalam pembangunan gender, partisipasi sekolah bagi perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki. Selain itu sekolah perempuan dan juga upaya mendorong lahirnya 5.000 wirausaha perempuan baru melalaui Whoman Preneur.

Kenaikan IPM Kab Trenggalek dari tahun sebelumnya menjadi 71,96 pada tahun 2023, ini adalah prestasi tersendiri bagi Kabupaten Trenggalek pasca pandemi covid 19 yang menguncang hampir seluruh persoalan di semua bidang kehidupan.

"Indeks pembangunan gender kita menunjukan adanya kenaikan, angka partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Usia harapan hidup perempuan juga menunjukkan angka lebih tinggi dibanding laki laki," ucap Novita Hardini, Kamis (2/5/2024)

Gerakan Tim Penggerak PKK dan Ormas Perempuan telah mampu meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan perilaku hidup sehat. Karena sasaran edukasi lebih banyak diikuti oleh kelompok perempuan.

Melalui peran UPRINTIS Indonesia, pemberdayaan ekonomi secara masif untuk melahirkan wirausaha perempuan dan wirausaha muda terus dilakukan. Hal ini mendukung misi Kabupaten Trenggalek mewujudkan 5000 wirausaha baru, melalui literasi pendidikan usaha yang tepat," sambung Master of Economic UIN SATU itu dalam momentum Hardiknas ini.

Meningkatnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan diwarnai dengan upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara serius mengembalikan Anak Tidak Sekolah ke lembaga formal maupun ke lembaga non formal sebanyak 214 anak.

Menurunnya angka perkawinan pada usia anak pada angka 1,6% telah berkorelasi pada upaya mencegah anak putus sekolah.

Pendidikan inklusi juga sedang dikembangkan di Trenggalek, tidak hanya diakses oleh anak-anak berkebutuhan khusus tetapi juga anak-anak yang tereksklusi secara sosial.

"Beberapa program kolaboratif berupa bantuan pendidikan bagi keluarga miskin dan bantuan sosial lainnya telah membantu upaya peningkatan partisipasi sekolah," tutupnya