Kemiskinan merupakan permasalahan komplek yang dialami oleh setiap daerah. Permasalahan kesenjangan miskin dan kaya, kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok maupun faktor lainnya merupakan permasalahan yang terjadi dalam kemiskinan. Pemerintah Trenggalek, serius tangani permaslahan kemiskinan ini melalui Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK).

Saat dikonfirmasi Bupati Trenggalek membenarkan, memang ada sekitar 3.000 warga miskin katir lansia, lansia miskin yang mempunyai tempat tinggal tapi tidak memiliki sanak keluarga, penghasilan maupun faktor lainnya. "Pak Wakil Bupati H. Moch. Nur Arifin melalui GERTAK sedang melakukan pendataan ulang  data warga miskin kategori ini," ucapnya.

"Memang ada tiga ribu warga miskin lansia yang tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki penghasilan, nah inilah yang sedang kita data, pasalnya kita ingin mengelompokkan data-data kemiskinan ini."

"Pasalnya penanganan kemiskinan kelompok ini akan berbeda dengan warga miskin yang masih bisa kerja ataupun punya aset," imbuhnya.

"Kalau yang kemarin di Sumurup kita masih menunggu bibit cabe, kalau sudah agak gede kita ingin mengantar kesana. Bila sudah berbuah nantinya kita yang akan beli."

"Yang jelas tidak hanya sebagian, 3.000 warga miskin tersebut kesemuannya harus mendapatkan perhatian, dan perhatiannya seperti apa akan dimatangkan oleh Tim yang ada," tandas Bupati Emil Dardak.

Ditambahkan oleh Wabup Arifin, "jadi sekarang melalui GERTAK data kita bedah. Mana data yang merupakan program Nasional, kita pastikan mereka sudah aman. Kemudian bagi mereka yang belum kita usulkan," ucapnya.

"Sambari kita usulkan split data kemiskinan ini ada dua kali dalam satu tahun, bulan Juni dan akhir tahun. Maka menunggu bulan Juni kita Suplit harus ada penanganan. Nah Jalin Matra kita alokasikan bagi yang belum. Kalau Jalin Matranya tidak cukup, kita mempunyai dana tambahan lagi dari Baznas untuk penanganan bal ini ," jelas Wabup

"Intinya seperti total football, semua program dan potensi kita sinergikan untik penanganan kemiskinan ini," imbuh Bupati. (Humas Kabupaten Trenggalek)

Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elistianto Dardak, M.Sc, menekankan peralihan kewenangan Daerah ke Provinsi maupun Pusat juga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perubahan Perda RTRW. Meskipun peralihan kewenangan ini tidak cukup banyak. Pernyataan ini disampaikan Bupati Emil saat dinkonfirmasi usai membuka Kegiatan Musrenbangkab, Selasa (21/3).

Pemkab Trenggalek telah menyusun Perda RTRW pada tahun 2012 yang lalu. Perda ini telah diberlakukan sejak Peraturan ini disahkan dalam sidang Paripurna DPRD.

Namun senyampang berjalannya waktu dan kebutuhan yang ada, relevansi perda ini perlu dilakukkannya revisi ulang. Sehingga keberadaan perda ini dapat membantu dan mendorong kinerja pemerintah dengan baik.

Saat dikonfirmasi mengenai pengalihan kewenangan daerah ke Provinsi maupun Pusat, Bupati Trenggalek Dr. Emil Dardak menyatakan, "kalau mengenai pengalihan kewenangan pemerintah daerah ke Provinsi maupun pusat, memang ada isue kecil-kecil. Misalnya contoh terminal kita kelasnya A, namun jalan yang melintas disitu merupakan jalan Kabupaten. hal ini tidak boleh, karena seharusnya jalan ini merupakan jalan nasional" ucapnya.

"Hal-hal seperti ini memang perlu menjadi salah satu perhatian kita dalam merevisi perda RTRW nantinya," pungkas Waketum APKASI ini. “(Humas)

Beberapa kursi jabatan di lingkup Pemkab Trenggalek mengalami kekosongan. Beberapa diantaranya pada posisi sekretaris kecamatan hingga kursi kepala dinas. Bupati Trenggalek, Dr. Emil Dardak sangat berhati-hati dalam melakukan pengisian kekosongan pada jabatan tersebut. Pasalnya, Bupati Emil tidak ingin salah dalam mempromosikan jajarannya untuk menduduki jabatan kosong tersebut.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, suami Arumi Bachcin ini menyatakan, "kita coba dalam waktu setengah tahun ini kinerja Plt yang ada cukup bagus, hal ini malah memberikan kempatan kepada kita bahwasanya yang duduk di situ itu kompeten apa tidak," ucap bupati.

"Intinya begini, fleksibilitas memindah seseorang itu tidak gampang. Sehingga ketika kita menaruh orang disitu kita berharap hal ini bisa tepat. Ini makanya kita berhati-hati dalam menempatkan orang," imbuhnya.

"Karena sekali kita salah maka akan bertahun-tahun membenahi, apalagi posisi PLT ini merupakan salah satu kursi jabatan promosi. Sehingga kita perlu melihat siapa yang berhak mendapat promosi untuk menduduki kekosongan jabatan ini dari eselon IV ke Eselon III, eselon III ke Eselon II, kita masih mencoba mematangkan" tandas Bupati Emil. (Humas Kabupaten Trenggalek)

Ingin mensinkronisasikan arah pembangunan kedepan dengan tata ruang yang ada, Pemkab Trenggalek wacanakan merevisi Peraturan Daerah RTRW yang telah diberlakukan tahun 2012 kemarin. Revisi ini dipandang perlu, pasalnya ada beberapa lokasi dalam perda RTRW ini dipandang kurang tepat dengan seiring berjalannya waktu dan kebutuhan saat ini.

Sesuai dengan regulasi peraturan yang ada, Perda RTRW ini bisa dilakukan perubahan setelah 5 tahun berjalan. Sehingga di tahun 2017 ini Pemkab Trenggalek wacanakan lakukan perubahan Perda RTRW. Sehingga keberadaan perda ini bukanya menjadi penghalang, melainkan malah membantu mendorong susesnya kebijakan pemerintah.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, usai membuka Musrenbangkab di Hotel Hayamwuruk, Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak Selasa (21/3) membenarkan rencana revisi peraturan tersebut. Disampaikan olehnya "saat ini masih dilakukan peninjauan kembali, sehingga kita melakukan inventarisir atas point-point apa yang memerlukan perhatian," ucapnya.

"Sekilas kita sudah tahu, ini harus direvisi, karena masih banyak sekali yang tidak sinkron. Misalnya kawasan yang seharusnya dikembangkan untuk rumah sakit namun malah dipertahankan untuk sawah."

"Padahal kawasan ini sangat penting untuk dikembangkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial kemasyarakatan. Namun malah dikembangkan untuk sektor lain," imbuhnya.

"Serta ada beberapa perbatasan dengan kawasan kehutanan yang tidak tepat, ada beberapa kawasan-kawasan yang bukan hutan lindung saat ini malah tergambar lindung. Ini baru sedikit saja contoh kenapa peraturan ini akan kita revisi," tandasnya.

Ditambahkan oleh bapak dua anak-anak "Mungkin ini salah satu alasan kenapa kita merencanakan perubahan Peraturan Daerah ini." (Humas)