Pelaksanaan tes CPNS yang akan diselenggarakan serentak di seluruh penjuru tanah air dalam waktu dekat ini, mendapatkan reaksi dari Forum Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Sekolah Dasar di Kabupaten Trenggalek, Kamis (27/9/2018).
Forum GTT dan PTT SD di Trenggalek ini menuntut kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka.
Lakukan aksi turun ke jalan, ribuan GTT dan PTT SD di Trenggalek sampaikan delapan aspirasi kepada Bupati dan DPRD Trenggalek, untuk mendukung dan mempercepat realisasi revisi UU ASN nomor 5 tahun 2014, medesak untuk mendukung penolakan terhadap tes CPNS dan PPPK dan mengakomodir mereka menjadi CPNS dalam formasi khusus.
Meminta segera diterbitkan Perbup untuk mengentaskan GTT dan PTT SD, mendesak peningkatan kuota dan angka kesejahteraan GTT dan PTT, meminta pemberian jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Selain itu GTT dan PTT SD meminta peng SK an dan pemasukan dalam database Kabupaten, optimalisasi jaringan internet ke pelosok Kabupaten dan hindari diskriminasi dan intimidasi.
Menanggapi aspirasi para pendidik dan tenaga pendidik ini, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, Bupati Trenggalek temui perwakilan pengunjuk rasa untuk melakukan diskusi bersama.
Sebelum temui perwakilan GTT dan PTT Emil Dardak lebih dulu turun temui ribuan GTT dan PTT di depan halaman Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek.
Melalui pembahasan dan diskusi bersama bersama perwakilan pengunjuk rasa, terkait dengan kewenangan daerah maka disepakati bersama beberapa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kepada GTT dan PTT SD di Trenggalek yang tentunya tidak melampaui batasan dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
Dikonfirmasi mengenai aksi turun jalan para GTT dan PTT, Bupati Trenggalek ini menjelaskan "aksi ini, kita bisa membagi menjadi dua issue, yaitu issue yang sifatnya nasional yang terkait dengan kewenangan kebijakan pusat dan issue yang sifatnya lokal," jelas Emil kepada awak media.
Menurutnya, secara nasional memang recruitmen CPNS ini melibatkan kewenangan pusat dan beberapa aturan yang dirasa bagi para guru ini seperti pembatasan usia dianggap menutup peluang-peluang mereka untuk bisa masuk.
Kebetulan dalam konteks nasional, Pemerintah sedang mencoba memberikan suatu solusi yang baik yaitu sistem Pegawai Pemerintah dengan sistem Perjanjian, yang sedang dirumuskan Perpresnya, papar doktor lulusan Jepang ini.
Kami kebetulan dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) berdialog dan keluarlah surat yang menyatakan sampai dengan tanggal 3 Oktober mendatang, kita akan menjaring seluruh aspirasi Bupati Seluruh Indonesia, yang kemudian akan kita ambil sebuah sikap dan akan kita sampaikan kepada pemerintah.
Sikap ini tentunya sifatnya konstruktif, bukannya malah memojokkan, atau menyulitkan. Akan tetapi justru malah memberikan solusi dan harapan para guru, terutamanya memang para honorer K2, terangnya.
Kita yang bahas saat ini issue lokal dan nasional nyampur. Issue nasional yang mereka takutkan keberadaan guru-guru baru ini nantinya akan menggeser posisi mereka.
Sedangkan kita lihat kita bahkan punya lebih seribuan guru sudah pensiun sedangkan yang masuk hanya 200 termasuk guru kelas, tentunya tidak mungkin tertutup kebutuhannya.
Ternyata ada satu kasus di Kecamatan Bendungan, sekolah di Bendungan ternyata sudah ada guru Agama Islamnya dan mau diisi di CPNS. Nah untuk hal yang seperti itu kita sampaikan kita akan maping hal hal seperti itu tadi.
Memang GTT ini pendapatannya sangat minim, kalau kita paksakan harus jauh dari tempat tinggal tentunya mereka akan semakin sulit, perlu penghasilan lain dan sebagainya. Kondisi ini membuat guru GTT ini tidak sefleksibel guru ASN untuk dirotasi dari satu sekolah ke sekolah yang lain.
Tadi kita buat komitmen bersama PGRI untuk mereka tidak terdampak negatif dengan hal tersebut sehingga mereka bisa menerima.
Selain itu, ternyata dalam hal lain kita justru sudah sejalan, seperti harapan perlindungan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan ternyata sudah terprogramkan. Kita sudah menganggarkan dalam PAK ini.
Sedangkan untuk tuntutan peningkatan kuota kesejahteraan para GTT ini, kita pertama yang mengawali dan sudah diperluas sekarang, sebagai wujud komitmen dan perhatian kita kepada para GTT dan PTT, tandas Emil kepada awak media. (Humas)
