Menghadiri pengukuhan Guru Besar bidang ilmu Metodologi Studi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara bangga warganya mendapat capaian pendidikan yang luar biasa menjadi guru besqr di universitas ini.

Karena rasa bangganya itu, wakil dari Bupati Arifin itu rela hadir langsung dalam penobatan Prof. Dr. Ngainun Naim, S.Ag., M.H.I., menjadi Guru Besar UIN, Rabu (23/3/2022). "Cukup membanggakan, mengingat beliau merupakan warga masyarakat Trenggalek," ungkap Syah Natanegara kepada awak media.

Hadir dalam pengukuhan ini, mantan aktivis kepemudaan itu berharap Prof. Ngainun Naim dapat memanfatkan ilmu yang dimiliki untuk membangun Trenggalek kedepan. "Ini tentunya menjadi kebanggan masyarakat di Trenggalek, semoga bermanfaat," sambungnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Trenggalek, mantan anggota  DPRD Trenggalek itu juga meminta kepada sang profesor untuk bisa mengimplementasikan ilmunya tidak hanya di UIN Tulungagung saja melainkan juga di Trenggalek. Selain itu apa yang dicapainya itu diharapkan juga dapat menginspirasi warga Trenggalek lainnya untuk bisa mengikuti jejaknya, meraih kesuksesan di sektor pendidikan.

Selama ini Pemkab Trenggalek telah menjalin kerjasama dengan universitas ini, salah satunya melalu program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tentunya diharapkan kerjasama ini bisa terus  terjalin dan bisa berkontribusi aktif dalam pembangunan Trenggalek.  (Nur/ Dokpim)

Menghadiri peringatan 50 tahun Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2022 di Jawa Timur, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini  SE., menegaskan bawasannya masih banyak yang perlu diperjuangkan dalam mengawal 10 program pokok PKK di daerahnya.

Meskipun keterbatasan anggaran, karena tahun ini anggaran PKK yang dikelolanya dipangkas habis-habisan, pihaknya akan tetap berusaha untuk mengoptimalkan peran PKK dalam pembinaan kesejahteraan keluarga.

"Menghadiri kegiatan hari ini membuat perasaan saya terguggah. Ternyata setelah semua yang dikerjakan oleh gerakan-gerakan PKK di tingkat kabupaten hingga desa mulai dari 2018 hingga 2021, masih banyak yang perlu diperjuangkan," ungkap penggiat perempuan itu di Gedung Kantor Bapeda Provinsi Jatim, Selasa (22/3/2022).

Isu tahun 2022 ini saya akan lebih menkankan masalah anggaran, sambungnya menambahkan. "Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek tahun ini anggarannya benar-benar dipangkas habis sehingga ketika menggerakkan sebuah program, membuat sebuah movement itu sangat berat," imbuh inisiator Sepeda Keren itu.

Bagaimana menggerakkan para kader, terus nasib anggota kita. Memang anggaran itu bukan segalanya, namun anggaran merupakan kendaraan untuk bisa menggerakkan masyarakat dalam campaign-campaign yang ingin kita lakukan dalam 10 program pokok PKK. Salah satu caranya, kami tidak hentinya meminta OPD senantiasa menggandeng PKK, karena keterbatasan anggaran yang kita miliki.

Kegiatan hari ini saya bersyukur, ternyata saya bisa belajar dari beberapa kabupaten/ kota yang ada di sebelah saya. Bagaimana mengelola PKK-nya, terus ketersediaan anggaran yang ada di tahun ini. Contohnya, Pasuruan saja Rp. 750 juta, terus Pacitan Rp. 450 juta dan jauh dibandingkan Trenggalek yang cuma Rp. 50 juta.

"Tidak masalah, karena ini memang sebuah proses. Jadi ini sebuah proses yang harus saya perhitungkan sebagai ketua agar kader ini juga mempunyai amunisi yang tepat untuk mengoptimalkan program gerakan PKK," tandas Novita Hardini dalam kesempatan itu.

Satu kehormatan tari khas Kabupaten Trenggalek, Turonggo Yakso menjadi pembuka dalam peringatan 50 tahun Kesatuan Gerak PKK di Provinsi Jatim. Beberapa penari dari salah satu SMA di Trenggalek itu berhasil memukau undangan yang hadir saat menunjukkan gerakan tari yang cukup atraktif.

Dalam kegiatan ini, salah satu kader PKK Trenggalek, Lilik Fatimah (Kader Sukosari) juga mendapatkan penghargaan dari TP PKK Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini karena inovasi yang dinamakan Gema Dhupa Kencana (Gerakan Masyarakat Meningkatkan Posyandu, PHBS, PAUD dan KB). Penghargaan ini menunjukkan bawasannya keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang untuk PKK mengabdikan diri dalam pembinaan kesejahteraan masyarakat. Seperti Pesan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam kegiatan ini yang meminta kepada kader terbaik dalam peringatan Kesatuan Gerak PKK untuk terus mengabdi, terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. (Aji/ Dokpim)

Menghadiri rakor pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menekankan terkait dengan pencadangan anggaran Pemilu dan wacana pemecahan dapil.

Menyampaikan alasannya, kepala daerah yang getol memperjuangkan keseimbangan alam itu menyebut dana Pemilu dalam satu anggaran tidak bisa terpenuhi dari APBD dan APBN. Makanya tahun ini akan ada pencadangan dana Pemilu, baik untuk KPU, Bawaslu maupun untuk pengamanan," jelasnyà.

Kemudian untuk mengurangi distorsi informasi, KPU dalam kesempatan ini mensosialisasikan apa saja yang sudah disepakati dan  beberapa roll off the game yang mungkin bisa dibedah. Salah satunya yang sedang diwacanakan oleh KPU di Kabupaten Trenggalek terkait dengan pemecahan dapil.

Sebagai kader partai  kepala daerah muda itu menegaskan, "tentu mau dapilnya manapun kalau petarung maka siap saja. Sedangkan bila dilihat dari kacamata eksekutif, sebagai bupati tentu pemecahan dapil ini sangat  kami harapkan," ungkap pria yang akrab disapa Gus Ipin itu.

Menyampaikan alasannya, Nur Arifin menambahkan, "karena bila untuk wilayah kerja anggota DPRD ini semakin sempit maka  pelayanannya otomatis akan semakin baik," imbuhnya. Harapannya dengan semakin sempit, nanti akan ada keterwakilan kecamatan putra-putra daerah yang muncul. Sehingga nanti setiap kecamatan punya jagoan yang bisa menyelesaikan pembangunan itu merata.

Selanjutnya kami juga bergarap konvigurasi dapil itu akan menyasar daerah-daerah yang selama ini infrastrukturnya belum terbangun atau belum terkoneksi dengan baik antar kecamatan.

Seperti contoh kalau Kecamatan Bendungan itu gandengannya Trenggalek, Durenan dan Pogalan, tentu orang yang mau mencalonkan diri akan mencari yang padat penduduk. Pasti yang dicari kawasan kota, Pogalan, Durenan. Suara nanti pasti akan terkumpul disana. Terus nanti yang akan ngomong masalah infrastruktur Bendungan siapa, tegasnya.

Nah ini contoh, belum lagi Bendungan ini berbatasan dengan Tugu, akases jalan yang menghubungkan seperti apa. Konfigurasi-konfigurasi ini yang seharusnya dibahas, sehingga nanti usulan pembangunan itu berkutat hanya di ruas-ruas itu saja. Namun juga menyasar pada ruas ruas yang lain sehingga pembangunan itu merata.

Kalau dari sisi eksekutif ini yang kami tekankan. Kami berharap 45 orang wakil di DPRD ini fokus pada pemerataan pembangunan. Sehingga hasil yang dihasilkan dalam APBD ini bisa lebih berkeadilan dan  juga lebih merata.

Untuk dana cadangan pemilu sendiri, suami inisiator Sepeda Keren ini menjelaskan besaran dana cadangan pemilu akan melihat besaran SILPA yang ada. "Mungkin di tahun ini minimal antara Rp. 20 sampai 30 miliar. Kita fokusnya untuk pengembalian pembiayaan berupa pinjaman dan untuk pembiayaan Pemilu," tandasnya.

Kenaikan biaya penyelenggaraan Pemilu pada periode ini, dianggap Bupati Trenggalek menjadi sesuatu hal yang logis. Karena biasanya itu dilakukan sendiri, sedangkan saat ini dalam kurun waktu 1 tahun ada 2 agenda Pemilu serentak. Tentunya budgeting-nya juga akan berubah," tutupnya.

Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi, dalam kesempatan itu membenarkan bawasannya tahun 2024 nanti, bila tidak ada penundaan maka dalam kurun 1 tahun di tahun 2024 akan  ada 2 kali pemilu serentak. Pertama Pemilihan Legislatif, senator dan Pilpres yang digelar pada 14 Februari 2024. Kemudian pemilu selanjutnya Pilkada  Gubernur - Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati. (Endah/ Dokpim)

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Selasa (22/3/2022). Penyampaian LKPD tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD.

Bupati Nur Arifin atau Mas Ipin dalam kesempatan tersebut bersyukur karena mampu melaksanakan kewajiban menyampaikan LKPD sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Tentu kita berharap ini menjadi langkah yang baik," tuturnya di Kantor BPK Perwakilan Jatim.

Mas Ipin juga menceritakan bagaimana di awal dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek, saat itu masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun dengan dukungan, saran dan masukan dari BPK akhirnya Pemkab Trenggalek mampu mendapat opini WTP, bahkan sebanyak 5 kali berturut-turut.

"Apalagi seperti yang kita tahu BPK sekarang tidak hanya sebagai auditor tetapi juga menjadi mentor, ini yang kita harapkan karena juga ke depan tidak hanya fokus pada belanja tetapi juga pendapatan," tutur Mas Ipin.

"Dan sekarang dengan ada Undang-undang nomor 1 tahun 2022, di mana ada hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, ke depan ini diskusi dengan BPK jadi menarik, karena yang dibahas nanti bagaimana caranya pembayaran dengan konsep availability payment, kemudian kalau saya ingin punya dana abadi gimana caranya, kalau pemerintah daerah ingin memegang obligasi gimana caranya," lanjutnya.

"Dan kalau ingin mengakses pembiayaan daerah bagaimana mekanisme yang benar, sama seperti dulu di Trenggalek kita pembiayaan cuma dari SILPA, dan SILPA-nya itu juga ketika direncanakan kembali kira-kira unsur teknokratis, politis itu diskusinya tidak mudah," sambung Mas Ipin mengungkapkan.

Dan Trenggalek telah mengawali untuk pertama kali dalam sejarah mengajukan pembiayaan yang bersumber dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk itu perlu adanya fatwa maupun pendampingan dari BPK agar semua proses berjalan lancar sesuai dengan aturan.

"Semoga kita semua yang di sini mendapat opini WTP, tapi lebih dari WTP tidak hanya sekedar Wajar Tanpa Pengecualian tetapi Warbiasa Tanpa Putus-putus," pungkas Bupati Nur Arifin. (Dokpim)