Hadiri rakor penanggulangan kemiskinan di Surabaya, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara beberkan upaya penanganan kemiskinan di daerahnya.
Sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Trenggalek, Wabup Syah menyampaikan ada 2 upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Upaya tersebut diantaranya mengurangi beban pengeluaran dan upaya selanjutnya memberikan intervensi pemberdayaan ekonomi keluarga.
"Upaya pengentasan kemiskinan yang kami lakukan ada 2 strategi. Pertama mengurangi beban pengeluaran. Bentuk kegiatannya seperti PKH, BPNT, BPJS, kemudian KIP. Semua kegiatan ini untuk mengurangi beban pengeluaran," ucapnya.
Terus lagi lanjutnya menambahkan, "pengurangan beban pengeluaran lainnya ada juga BST, jaring pengaman provinsi, bedah rumah dan masih banyak yang lainnya. Masyarakat miskin, bila kita support beban pengeluarannya tentunya beban hidupnya akan lebih ringan," terang mantan aktivis kepemudaan ini.
Sedangkan strategi yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Mereka tidak mungkin disupport terus, diberikan jaminan sosial dalam bentuk pengurangan beban pengeluaran. Kelompok ini harus diberdayakan, sehingga suatu saat nanti bisa berdaya, mampu dan berhasil keluar dari data kemiskinan.
Bentuk pemberdayaan ini tidak bisa berpangku tangan pada dinas sosial saja, melainkan perlu kerja keroyokan. Seperti tadi untuk mengurangi beban pengeluaran BPJS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, terus bedah rumahnya bekerjasama dengan PKPLH atau BAZNAS, kemudian KIP dari Dinas Pendidikan.
Untuk pemberdayaan ekonomi keluarga juga sama, disana ada peran Perinaker, Dinas Pertanian, Perikanan, Komindag dan yang lainnya. Mereka itu dilatih diberikan ketrampilan, tergantung mereka inginnya apa dan tidak bisa dipaksakan, tandasnya.
Melengkapi pernyataan Wabup Syah, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati menambahkan, "program pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya ada Jadi Pengusaha Mandiri (JAPRI), Female Preneur menyasar pada kelompok masyarakat miskin di desil 2 dan desil 3," tambah Kadinsos perempuan ini ketika mendampingi Ketua TKPK Trenggalek mengikuti rakor pengentasan kemiskinan yang digelar Pemprov Jatim, Rabu Malam (22/9/2021).
Kenapa harus desil 2 dan 3 bukannya desil 1 yang benar benar miskin, perempuan yang juga berprofesi dokter tersebut menjelaskan, "karena yang di desil 1 adalah kelompok masyarakat yang berada pada kelompok kemiskinan absolud. Seperti disabilitas berat, atau masyarakat yang benar-benar tidak bisa bangkit meskipun disupport, dilatih dan sebagainya. Di desil 1 ini yang dibutuhkan adalah bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran," terangnya.
Terus tidak hanya dilatih, melainkan juga dibantu pemasarannya. Karena kalau dilatih saja, ketika mereka berproduksi dan tidak dibantu pemasaran maka akan susah berkembang. Dicontohkan Kadinsos ini, PTSP, harus juga mempermudah pengeluaran ijin PIRT.
Patut disyukuri lanjutnya menambahkan dengan Musrena Keren, Sepeda Keren kelompok rentan dan masyarakat miskin, keluhannya sudah mulai disuarakan.
Untuk mengakses permodalan, wajib punya adminduk. Bagi mereka yang belum punya adminduk, kita juga bekerjasama dengan Dispendukcapil untuk merekam adminduknya. Ada yang jemput bola dan sebagainya. Inilah bentuk bentuk kerja keroyokan yang kita lakukan, karena pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sektoral.
"Makanya ada yang namanya Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang terdiri dari berbagaig macam OPD disana juga ada forum CSR yang dikomandani oleh Bapak Wakil Bupati," lanjut Ratna. (Nur/ Dokpim)
