Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara ambil sumpah dan pelantikan 538 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Selasa (28/5/2024).
Berlangsung khidmat, tertib dan lancar, PPPK yang diambil sumh dan pelantikannya tersebut terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 117 orang. Guru sebanyak 342 orang dan tenaga tekhnis sebanyak 79 orang yang tersebar di beberapa OPD.
Mengambil sempah dan pelantikan PPPK ini, wakil bupati muda itu menyampaikan "alhamdulillah hari ini kita bisa melantik 538 tenaga PPPK. Yang terdiri dari Pendidikan, ada guru kemudian dari nakes ada dokter spesialis dan PPPK teknis yang tersebar di beberapa OPD," katanya.
Melantik PPPK ini, Mas Syah mengisyaratkan untuk untuk ASN yang baru dilantik ini bisq loyal terhadap pimpinannya. Menegaskan hal tersebut, karena menurunya untuk mensukseskan penbangunan perlunya satu visi dan satu misi antara staf dan pimpinannya. Bila tidak loyal tentunya kinerja perangkat daerah ini ditakutkan dapat terhambat, "takutnya tidak sesuai rule yang ditetapkan," katanya.
Masih menurut wabup muda itu, PPPK yang dilantik ini mendapatkan kontrak kerja 2 tahun pertama dan 3 tahun untuk kontrak selanjutnya. "Nanti akan dilakukan evaluasi kinerjanya sesuai dengan OPD masing-masing," terang Mas Syah.
Honorer di Trenggalek sendiri menurut wakil kepala daerah itu menyisakan sekitar 2.335 orang. Dan itu sedang diusahakan oleh pemerintah daerah untuk semua bisa terangkat menjadi PPPK. Sementara ini pemerintah daerah menunggu kebijakan dari pusat, "kalau kewenangan ada di kita sudah pasti langsung saya angkat semuanya. Karena kewenangan ada di pemerintah pusat maka kami menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat," lanjutnya.
Setelah ini, pemerintah tidak lagi mengangkat tenaga honorer dan fokus saat ini untuk menyelesaikan tenaga honorer yang sudah ada. Dalam kesempatan pengambilan sumpah dan pelantikan 538 tenaga PPPK ini wabup muda itu juga berpesan untuk tidak percaya pada calo yang menjanjikan bisa menjadikan CPNS dan PPPK. Hal ini dinggap perlu disampaikan olehnya karena sedang marak dan sudah banyak korbannya. Termasuk himbauan jual beli CPNS dan PPPK, ditegaskan olehnya itu tidak ada. (Prokopim Trenggalek)