Pembahasan lanjutan Ranperda Pertanggungjawaban Bupati Terhadap APBD tahun anggran 2023 dan Ranperda Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin sampaikan jawabanya terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
Sebanyak 60 lembar jawaban tertulis dibacakan Bupati Trenggalek tersebut dalam lanjutan sidang paripurnya, Senin (3/6/2024). "Jadi kami telah menjawab seluruh pandangan fraksi dan kami bisa sampaikan bahwa di tahun 2023 pertumbuhan APBD kita positif. Khususnya di belanja modal yang menjadi terpenting lebih dari tahun-tahun sebelumnya," ucap kepala daerah muda itu.
Selanjutnya untuk RPJPD sudah kita uraikan seluruhnya.
Kita punya potensi hutan 50% lebih dari peta kawasan. Kita juga punya pesisir yang cukup luas yang bisa diharapkan mendorong target 2045 kita bisa net zero karbon. Meskipun sebenernya kalau di hitung kita sudah Foli Net Sink keadaan ketika sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya di tahun tahun ini. Tapinperlu dihitung lebih detil lagi dan menyusun rencana-rencana aksi nantinya.
Untuk perhitungan investasi, kemarin terimakasih kita sudah memparipurnakan terkait perda tentang kemudahan investasi. Dan investasi di Trenggalek kalau kita lihat di tahu 2023 ini pecah rekor. Karena biasanya kita berada diangka Rp. 200 an miliar, sekarang kita berada Rp. 564 an miliar.
Ini menunjukkan investasi di Trenggalek cukup tumbuh signifikan. Kita juga sudah ada penanaman modal asing. Tetapi itu dalam rangka hilirisasi dan hilirisasinya dari sumberdaya alam tapi bukan sumberdaya al yang destruktif atau merusak namun sumberdaya alamnya berupa Porang. "Kita ingin juga meningkatkan derajat petani, khususnya dari petani di kawasan hutan," tutup kepala daerah yang menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua APKASI itu.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, usai memimpin jalannya paripurnya menambahkan, "jadi hari ini ada 2 agenda pembahasan dalam Rapat Paripurna. Yang pertama adalah jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati terhadap APBD tahun anggaran 2023," ujarnya.
Yang kedua adalah tanggapan dari fraksi-fraksi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. "Untuk pertanggungjawaban untuk pandangan umum fraksi-fraksi kemarin itu salah satunya ada data terkait BPJS yang sudah meninggal dan sebagainya itu harus diperbaiki. Dan ini sudah dijawab oleh pak bupati kedepan untuk bisa lebih baik lagi," papar Doding. (Prokopim Trenggalek)
